ASPERINDO Dorong Kepastian Hukum Perlakuan PPN Masukan 11% bagi Industri Logistik

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPERINDO bersama Anggota ASPERINDO menggelar diskusi pada Rabu, 11 November 2026, bertempat di Kantor Sekretariat DPP ASPERINDO.

Diskusi ini menjadi ruang dialog dan penyampaian aspirasi pelaku usaha dalam mencari solusi atas perlakuan PPN Masukan sebesar 11%, khususnya agar dapat dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi industri jasa pengiriman dan logistik, kebijakan perpajakan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting yang berpengaruh terhadap struktur biaya, keberlanjutan usaha, daya saing, serta efisiensi rantai pasok nasional.

Harapan Pelaku Usaha terhadap Reformasi Regulasi Perpajakan Sektor Logistik:

Kepastian hukum adalah fondasi utama iklim investasi. Sektor logistik membutuhkan regulasi yang tegas, konsisten, proporsional, dan tidak multitafsir agar setiap pelaku usaha memiliki kesamaan pemahaman serta kepastian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

ASPERINDO berharap dialog konstruktif antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan dapat menghasilkan solusi yang adil, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi industri.

Karena pada akhirnya, regulasi yang jelas bukan hanya melindungi dunia usaha, tetapi juga mendorong investasi, memperkuat daya saing, dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

ASPERINDO — Bersama Membangun Ekosistem Logistik Indonesia yang Kompetitif dan Berkelanjutan.

#ASPERINDO #LogistikIndonesia #ReformasiPerpajakan #PPNMasukan #KepastianHukum #IndustriLogistik #DayaSaingNasional #EkonomiIndonesia